Mengkritik Pemerintah, Bentuk Kepedulian Rakyat

Kritik merupakan bagian dari tatanan kehidupan sosial. Mengkritik merupakan cara lain dalam sebuah interaksi, bisa menjadi bentuk apresiasi positif terhadap suatu proses yang dihasilkan, namun juga dapat jadi pengingat atas sebuah kesalahan guna perbaikan diri. Terlepas dari keduanya itu, kritik tetaplah sebuah bentuk kepedulian.

Masih membekas dalam ingatan ketika mengkritik, khususnya mengkritik pemerintah, menjadi satu hal yang tabu. Ini terjadi di era sebelum datangnya reformasi, orde baru (orba). Era ketika itu membuat kritik terhadap pemerintah menjadi hal yang langka, hanya dilontarkan oleh mereka yang bernyali lebih. Sebab bila tetap mengkritik pemerintah secara terang-terangan maka nyawa adalah taruhannya. 

Pemerintah yang berkuasa saat itu dapat dengan mudahnya membungkam corong-corong yang menyuarakan anti pemerintah. Aktivis yang sering berkoar keburukan pemerintah akan menghilang dan jarang ditemukan, media-media yang memberitakan fakta berisi kebobrokan pemerintah dibredel bahkan dilarang terbit, dan rakyat diperlihatkan ‘hukuman’ bagi mereka yang bersuara terlalu vokal.

Alhasil ketika itu kritik menjadi suatu prestise tersendiri. Orang yang berhasil melontarkan kritik kepada pemerintah yang berkuasa dan berhasil lolos dari intimidasi serta ancaman akan didaulat menjadi orang yang disegani, dianggap tokoh. Dalam keadaan demikian, sebuah kritik yang memang didasarkan pada kegelisahan hati akan tetap muncul ke permukaan. Tidak terbendungnya kritik memunculkan cara lain dalam pengungkapan kritik, seperti kritik lewat karya seni lukis, sastra, musik, diskusi tertutup, dan lain sebagainya yang membuat kritik menjadi terselubung, bias dan tak jarang lari dari tendensi.

Persoalan mengkritik pada saat pemerintahan orde baru telah masuk ke ranah hidup-mati, kritik yang isinya berisi kesalahan maka ganjaran maksimalnya adalah kematian, sedangkan kritik pujian hadiahnya adalah kehidupan layak. Dengan segala upaya pemerintah menyumbat suara-suara sumbang dari kaum oposisi. Dari mulai tindakan represif sampai persuasif. 

Strategi persuasif pemerintah untuk menghentikan pergerakan kaum ‘oposan’ itu adalah dengan cara kooptasi. Segala kekuatan "oposan" harus dijinakkan dengan strategi kooptasi. Itulah corak negara korporatis: negara perusahaan yang hendak mengendalikan seluruh unsur dalam negara agar bisa disetir, persis seperti sebuah pabrik yang mau mengontrol seluruh proses produksi agar kualitas produk yang dihasilkan bisa terjaga. Dengan demikian keadaan seolah tenang dan nyaman, masyarakat seolah senang dan sejahtera.

Urusan rakyat

Syukurlah orde baru telah lewat, berganti dengan era reformasi. Sarana penyampaian kritik pun terbuka luas, maksud dan tujuannya pun dapat dipolitisir. Rakyat boleh datang berbondong-bondong ke gedung-gedung birokrat untuk menyuarakan asprasinya tanpa lagi harus takut ditembak dan diculik. Media baik cetak maupun elekronik diberikan kebebesan untuk bersuara se-vokal-vokalnya. Era reformasi telah mengembalikan persoalan mengkritik menjadi urusan rakyat.

Pemerintah yang dahulunya anti kritik, kini harus mampu menerima dan menghadapi kritik dengan baik serta bijaksana. Dalam suatu periode pemerintahan memang selalu ada pro dan kontra dari rakyat. Begitu pula dengan Pemerintahan Kota Medan yang kini dipimpin Walikota Rahudman Harahap.

Memasuki dua tahun kepemimpinannya, tak jarang Walikota mendapat kritik dan saran. Baik itu kritik yang membangun sampai kritik yang menjatuhkan. Tapi sebagai seorang pemimpin keduanya itu harus dihadapi dengan jiwa besar.

Pemerintah dengan sistem demokrasi harus maklum pada posisi bertahan. Serangan kritik merupakan bagian dari proses check and balance yang wajar dalam sistem terbuka. Rakyat harus dimaklumi sebagai penyampai kritik yang dialamatkan kepada pemerintah, tak jauh berbeda dengan kewajaran rakyat membayar pajak dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Urusan rakyat ya mengkritik. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan mensejahterakan rakyat urusan pemerintah. Polisi mengurusi kejahatan, guru tugasnya mendidik, persoalan listrik serahkan ke PLN dan lain sebagainya.

Sebagaimana mengurusi urusannya dengan baik, dalam hal mengkritik pun rakyat harus perlu mengingat penyampaian kritik yang santun. Jangan kebablasan, mengkritiklah dengan objektifitas dan kejujuran. 

Kembali ke Pemerintahan era Rahudman, dua tahun kepemimpinannya patut diapresiasi. Sebab beberapa penghargaan telah berhasil diraih dan pembangunan mulai tampak terlihat, namun kiranya prestasi ini perlu terus ditingkatkan mengingat masih ada beberapa persoalan yang perlu menjadi perhatian.

Persoalan terkhusus yang perlu ditingkatkan adalah pengelolaan infrastruktur agar Medan benar-benar menjadi kota metropolitan. Pembenahan sistem birokrasi dan peningkatan perhatian terhadap bidang pendidikan, kesehatan, seni dan kebudayaan adalah persoalan kompleks yang patut menjadi pekerjaan rumah.

Degradasinya Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia menjadi catatan bahwa saat ini Kota Medan mengalami kemunduran bila dibandingkan dengan kota lainnya, seperti Bandung misalnya, kota yang menggeser Medan dari posisi tiga besar. Medan yang dianggap sebagai pusat perdagangan di Sumatera harus benar-benar dibenahi dari mulai perwajahan sampai ke sumber daya manusianya.

Tugas itu masih menjadi tanggung jawab walikota beserta jajarannya. Masih ada tiga tahun pengabdian, masih terlalu jauh untuk mengakumulasi baik atau buruknya pemerintah kota saat ini. Namun yang jelas, dalam perjalanan tiga tahun ke depan, kritik dari rakyat akan terus bermunculan. 

Bisa berbentuk apresiasi positif terhadap suatu proses keberhasilan, namun juga dapat jadi pengingat atas sebuah kesalahan guna perbaikan. Sekali lagi, terlepas dari dua hal tersebut, kritik yang datang itu sejatinya adalah bentuk kepedulian rakyat terhadap walikotanya.